kaukusnews.id, MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar, dalam membangun kota yang inklusif kembali terlihat nyata. Pada Senin (1/12/2025), komunitas disabilitas hadir di Kantor Balai Kota Makassar untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Pertemuan ini menjadi simbol kuat bahwa Pemkot Makassar membuka ruang dialog tanpa sekat, memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memiliki tempat dalam proses pembangunan kota.
Langkah ini sejalan dengan visi Wali Kota Munafri untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah, setara, dan bebas diskriminasi.
Pemerintah Kota terus melibatkan kelompok disabilitas dalam berbagai perencanaan dan program strategis, menegaskan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memihak semua orang.
Ikra, selaku Field Officer (FO) Program Yayasan Satu Nama, yang berada di bawah naungan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMI) Sulawesi, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025.
“Kami kesini bentuk dukungan mendukung Kota Makassar inklusif. Kami akan lakukan Perayaan HDI rencananya akan digelar pada tanggal 14 Desember 2025, mendatang di depan Monumen Mandala, Makassar,” ujarnya.
Menurut Ikra, pihaknya berharap Wali Kota Munafri Arifuddin dapat hadir sebagai keynote speaker pada kegiatan tersebut.
Selain itu, mereka juga mendorong agar dalam momentum HDI nanti hadir Deklarasi Kota Inklusi sebagai simbol komitmen bersama, mengingat visi dan misi Wali Kota Makassar juga menegaskan pembangunan Makassar sebagai kota inklusif.
“Kami berharap Bapak Wali hadir sebagai keynote speaker kegiatan, dan juga kami ingin ada deklarasi terkait Kota Inklusi di Kota Makassar,” jelasnya.
“Karena salah satu visi misi Bapak Wali adalah membangun Kota Inklusi. Itu salah satu tujuan kami ke depannya,” tambah Ikra.
Ia menjelaskan, melalui program Yayasan Satu Nama, pihaknya ingin memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar, dan YASMI Sulawesi untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kota inklusif.
“Salah satu fokus yang saat ini didorong adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Kota Makassar,” terangnya.
Ikra menyebutkan, Perda Disabilitas Nomor 6 Tahun 2013 sudah tidak lagi sinkron dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Dorongan revisi ini juga telah disampaikan ke DPRD Kota Makassar.
“Kemarin kami juga sudah bertemu dengan Ketua DPRD, dan beliau sangat mendukung adanya revisi Perda,” tegasnya. (*)
