Selama 2024, Dinas Pertanahan Sertifikatkan 54 Aset

- Editor

Kamis, 9 Januari 2025 - 12:04 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kadis Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati.

Kadis Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati.

kaukusnews.id, MAKASSAR – Dinas Pertanahan Kota Makassar berhasil menyertifikatkan 54 aset daerah sepanjang 2024 dari target 75 titik yang direncanakan.

Meski demikian, 25 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati menyebut bahwa sekolah dan kantor lurah menjadi titik terbanyak yang berhasil disertifikatkan tahun lalu.

“Walaupun tidak semuanya tuntas di 2024, tapi prosesnya sudah hampir rampung di BPN. Masih ada 25 yang dalam tahap penyelesaian,” kata Sri Sulsilawati, Kamis, 9 Januari 2025.

Sri Sulsilawati mengungkapkan bahwa berbagai kendala kerap dihadapi dalam proses penyertifikatan aset, mulai dari persoalan administrasi hingga sertifikat ganda yang dimiliki masyarakat. Hal ini sering kali memicu perlawanan warga saat pengukuran dilakukan.

Baca Juga :  Pemkot Percepat Proyek 2025 Lewat Tender Dini

“Seperti salah satu kantor lurah di Mariso. Ketika dibuka bidang tanahnya di BPN, ternyata sudah ada sertifikat induk yang terdaftar. Situasi seperti ini menjadi kendala teknis di lapangan,” jelas Sri Sulsilawati.

Selain itu, Dinas Pertanahan Kota Makassar juga mengalami keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga pengukur.

“Kami kekurangan tenaga pengukur, sementara BPN juga menghadapi situasi serupa karena mereka melayani masyarakat umum,” ujar Sri Srisulsilawati.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat pengamanan aset daerah.

Baca Juga :  Kecamatan Ujung Pandang Usulkan Pembenahan Infrastruktur

Menanggapi hal ini, Dinas Pertanahan Kota Makassar berencana menjalin kerja sama lebih intensif dengan BPN, termasuk membentuk tim teknis di lapangan dan menyelenggarakan pelatihan untuk tenaga pengukur.

“Kami siap membiayai pelatihan tenaga pengukur jika BPN bersedia bekerja sama,” tambah Sri Sulsilawati.

Dia berharap, melalui langkah-langkah ini, berbagai kendala dalam pengamanan aset daerah dapat diminimalisir.

“Percepatan pengamanan aset ini penting karena menjadi bagian dari MCP KPK. Kami optimis, dengan kolaborasi yang kuat, target ini bisa tercapai,” pungkasnya. (*)/adv

Berita Terkait

Launching Dapur MBG, Munafri: Langkah Cerdas Presiden RI Menuju Indonesia Emas
Munafri Dorong KONI Maksimalkan Peran Sosial Olahraga dan Prestasi
100 Hari Pemerintahan MULIA Hadirkan Sistem UHC Prioritas
Bunda Literasi Kota Makassar Luncurkan Ruang Baca
Makassar Half Marathon 2025, Appi Apresiasi Antusiasme Warga
Wali Kota Makassar Dukung Penuh Pelantikan IMA Chapter Makassar 2024–2027
Tekan Angka Stunting, Melinda Aksa Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Panakukkang
Lantik Pengurus DPD BKPRMI, Appi: Masjid sebagai Pusat Pembinaan Generasi Muda

Berita Terkait

Senin, 2 Juni 2025 - 19:16 WITA

Launching Dapur MBG, Munafri: Langkah Cerdas Presiden RI Menuju Indonesia Emas

Senin, 2 Juni 2025 - 17:09 WITA

Munafri Dorong KONI Maksimalkan Peran Sosial Olahraga dan Prestasi

Senin, 2 Juni 2025 - 14:02 WITA

100 Hari Pemerintahan MULIA Hadirkan Sistem UHC Prioritas

Sabtu, 31 Mei 2025 - 17:13 WITA

Bunda Literasi Kota Makassar Luncurkan Ruang Baca

Sabtu, 31 Mei 2025 - 15:07 WITA

Makassar Half Marathon 2025, Appi Apresiasi Antusiasme Warga

Berita Terbaru

Pemerintahan Munafri-Aliyah (MULIA) Pemerintah Kota Makassar resmi mengaktifkan Sistem Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. (ist)

Metro

100 Hari Pemerintahan MULIA Hadirkan Sistem UHC Prioritas

Senin, 2 Jun 2025 - 14:02 WITA