kaukusnews.id, MAKASSAR – Ikhtiar Prof Zudan dalam menuntaskan volume utang Sulawesi Selatan mendapat banyak apreasi positif. Jika pengetatan penganggaran bisa berjalan kondusif, Zudan memastikan bahwa 2025 total utang Pemprov Sulsel terbayar lunas.
Namun hal ini tak sejalan dengan realitas lapangan. Ketua Bidang Hubungan Internasional HMI Badko Sulselbar mengatakan bahwa petunjuk teknis di tingkat OPD tidak berjalan sesuai arahan gubernur.
Ahad kemarin (8/9) TP PKK Sulsel bertolak ke Narita Jepang. Rombongan sejumlah pejabat ini menunjukkan ketidakpatuhan sebahagian ASN terhadap perintah pimpinannya.
Rijal menyayangkan karena keberangkatan tersebut terjadi di tengah minimnya anggaran kegiatan program, bahkan ini terjadi ketika tenaga honorer terancam tidak menerima gali selama tiga bulan, Dan sejumlah project yang belum terbayarkan.
Rijal menyebutkan bahwa ada tiga poin penting yang menjadi catatan. Pertama, bahwa zudan dan perangkat OPDnya tidak sinergis, kedua, upaya pengetatan penganggaran yang didengungkan oleh PJ Gubernur Sulsel hanya lip service semata.
Ketika, bisa jadi pula perangkat OPD yang berangkat ini memang tidak memahami tupoksi dan tidak memiliki empati.
Bebeberapa rombongan diantara KADIS PMD Sulsel Muhammad saleh, direktur rumah sakit sayang rakyat. Drg Sukraini Abdullah, Kepala badan penghubung, Muhammad rais. Ketua TP PKK Sulsel, Ninuk Triyanti. Dan beberapa ASN lainya.
Maka sebagai sikap, Badko HMI Sulselbar meminta dengan tegas, Prof. Zudan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh rombongan tanpa terkecuali sekaligus meminta pertanggungjawaban apa efek kunjungan tersebut terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. “tidak boleh sepeserpun uang rakyat dibelanjakan dengan sia-sia!”, Pungkas Rijal
