Oleh Muhamad Arsat, Aktivis Selayar
Peristiwa gantung diri yang dilakukan oleh seorang anak kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan tragedi sosial yang mencerminkan kompleksitas persoalan kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial terhadap anak. Berdasarkan isi surat yang ditinggalkan, tindakan tersebut dipicu oleh kekecewaan mendalam karena tidak dibelikan buku tulis dan pulpen untuk keperluan sekolah. Fakta ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan yang tampak sederhana dapat memiliki makna psikososial yang sangat besar bagi anak, terutama dalam konteks keterbatasan ekonomi keluarga.
Dalam kerangka teori kemiskinan struktural, kasus ini dapat dipahami sebagai dampak dari kemiskinan yang bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan yang layak. Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan alat tulis mencerminkan kondisi deprivasi material yang serius. Bagi anak usia sekolah dasar, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perasaan terpinggirkan, malu, dan tertekan ketika berhadapan dengan tuntutan sekolah yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga.
Kemiskinan juga berimplikasi pada relasi sosial dalam keluarga yang terwujud dalam dalam bentuk tekanan ekonomi yang berkepanjangan sering kali mengurangi kapasitas orang tua dalam memberikan perhatian emosional dan dukungan psikologis kepada anak. Dalam situasi seperti ini, anak dapat menafsirkan penolakan atau ketidakmampuan orang tua sebagai bentuk ketidakpedulian, meskipun secara objektif hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.
Penafsiran subjektif inilah yang memperbesar beban psikologis anak dan meningkatkan kerentanannya terhadap tindakan ekstrem.
Teori bunuh diri Emile Durkheim memberikan perspektif sosiologis yang relevan untuk membaca peristiwa ini. Durkheim menegaskan bahwa bunuh diri bukan hanya persoalan individual, melainkan berkaitan erat dengan tingkat integrasi dan regulasi sosial. Kasus ini dapat didekati melalui konsep bunuh diri egoistik, yakni kondisi ketika individu merasa kurang terikat secara sosial dan emosional dengan lingkungan sekitarnya. Lemahnya ikatan antara anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat menciptakan ruang keterasingan yang berbahaya bagi perkembangan psikologis anak.
Selain itu, peristiwa ini mencerminkan kegagalan institusi sosial dalam menjalankan fungsi protektifnya. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya mampu mendeteksi sejak dini kondisi kerentanan peserta didik, baik secara ekonomi maupun psikososial. Negara dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan melalui kebijakan bantuan yang efektif dan tepat sasaran. Ketika mekanisme ini tidak berjalan optimal, anak-anak dari keluarga miskin menjadi kelompok yang paling rentan.
Pembelajaran dari kasus di NTT ini menjadi sangat relevan bagi Kabupaten Kepulauan Selayar, yang juga menghadapi tantangan geografis dan sosial-ekonomi khas wilayah kepulauan. Keterbatasan akses pendidikan, distribusi bantuan yang tidak merata, serta tingkat kemiskinan mencapai angka 10,79 % yang beda tipis dengan kabupaten Ngada yaitu 11,87 % tertentu dapat menciptakan kondisi serupa apabila tidak diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, penguatan program bantuan pendidikan, peningkatan peran guru dalam pendampingan siswa, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
Dengan demikian, tragedi bunuh diri anak di Kecamatan Jerebuu harus dipahami sebagai persoalan sosial yang berakar pada kemiskinan dan lemahnya integrasi sosial. Pencegahan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan daerah lain menuntut pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi pada penguatan ikatan sosial dan perlindungan psikososial anak. Upaya kolektif ini penting agar tidak ada lagi anak yang kehilangan harapan hidup hanya karena kebutuhan dasar pendidikannya tidak terpenuhi.(*)
