kaukusnews.id, MAKASSAR – Adanya sejumlah proyek besar yang tertunda membuat realisasi APBD tahun anggaran 2024 terganggu.
Realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar tahun lalu menyentuh angka 78,43 persen atau Rp4,150 triliun dari Rp5,291 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan, secara umum serapan anggaran Kota Makassar berada di angka 80 hingga 90 persen.
Hanya saja, realisasi belanja dua OPD yakni, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih berada di bawah 50 persen.
Realisasi belanja DLH hanya di angka 33 persen, baik fisik maupun keuangan. Sementara Dispora diangka 42,89 persen untuk realisasi keuangan, dan 43,20 persen untuk realisasi fisik.
“OPD yang rendah ini tentu ada alasan. Misalnya DLH ada proyek strategis yang ditunda. Dispora juga demikian, karena revitalisasi Karebosi tidak dilaksanakan, sehingga memengaruhi realisasi,” kata Zulkifli, belum lama ini.
Berdasarkan data dari Bappeda Kota Makassar, alokasi belanja modal terbesar ada di Dinas Pendidikan (Disdik) yakni sebesar Rp1,3 triliun. Disusul Dinas Pekerjaan Umum (PU) yakni Rp733,261 miliar. Lalu Dinas Kesehatan sebesar Rp623,440 miliar.
Dari tiga OPD tersebut, penyerapan anggaran Disdik dan Dinas PU dianggap kurang optimal lantaran masih diangka 71 persen hingga 75 persen.
Sementara 15 OPD seperti Badan Kesbangpol, DPPPA, Disdukcapil, Disnaker, Kecamatan Panakkukang, Damkarmat, Dinas PPKB, Disperkim, Dispar, Disbud, Satpol, Perpustakaan, BKPSDM, Dishub dan DMPTSP berada di angka 90 persen.
Bahkan, serapan anggaran Badan Kesbangpol mendekati angka 100 persen yakni, 98,3 persen dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp101,683 miliar.
“Di Dinas Pendidikan ada Panel Surya yang tidak dilaksanakan. Itu semua memengaruhi realisasi,” ucap Zulkifli. (*)
