kaukusnews.id, MAKASSAR -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih menggantung rekomendasi untuk 15 daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kota, termasuk rekomendasi untuk kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulsel, Azhar Arsyad menyebut saat ini DPP PKB baru mengeluarkan 10 Surat Tugas kepada Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) di Sulsel. Keputusan DPP PKB tersebut, kata dia, belum ada penambahan sejauh ini.
“Belum ada perkembangan, dan beberapa kabupaten kota sementara masih pembicaraan intensif,” ucap Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Minggu 30 Juni 2024.
Adapun 10 Surat Tugas DPP PKB tersebut diketahui telah diberikan kepada beberapa Bacakada. Di antaranya, Muhammad Sarif (Karaeng Patta) di Pilkada Jeneponto, Darmawangsyah Muin di Pilkada Gowa, Andi Tenri Liweng di Pilkada Wajo, serta Andi Ina Kartika Sari di Pilkada Barru.
Di Pilkada Takalar PKB memberi Surat Tugas kepada Hengky Yasin, lalu Muhammad Zaini di Pilwali Parepare, Ady Ansar di Pilkada Selayar, Chaidir Syam dan Suhartina Bohari di Pilkada Maros, Irwan Hamid Pilwali Palopo, serta Ilham Syah Azikin di Pilkada Bantaeng.
Adapun di Pilkada Pangkep, partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini masih menggantung surat tugas untuk Ketua DPC PKB Pangkep, Abdu Rahman Assegaf yang telah resmi berpaket dengan petahana, Yusran Lalogau.
Kendati demikian, Sekretaris DPW PKB Sulsel, M. Haekal membeberkan bahwa surat tugas untuk pasangan itu masih berproses di tingkat DPP. Adapun keduanya, kata Haekal, telah menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang diselenggarakan oleh pihak DPP PKB di Jakarta.
“Masih proses (Surat tugas untuk paket Yusran-Rahman Assegaf). Beliau sudah mengikuti UKK di Jakarta,” sebutnya.
Ketua DPC PKB Pangkep, Abdu Rahman Assegaf mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti tahapan UKK di Jakarta. Sehingga selanjutnya, kata dia, pihaknya menyerahkan keputusan untuk mendapatkan rekomendasi PKB kepada pihak DPP.
“Tentu masih ada beberapa tahapan yang akan saya lewati. Tapi saya kira sebagai kader, semua yang urusan begini itu ka nada di keputusan tertinggi sama ketua umum (DPP),” katanya.
