Oleh: Nur Sukma Dwi Priyanti
Perempuan berhak memilih apa pun yang ia mau, menjadi ibu rumah tangga, berkarier, atau keduanya sekaligus. Semua pilihan sah, valid, dan terhormat. Namun kenyataan sosial sering bekerja sebaliknya: pilihan perempuan dibentuk oleh struktur ekonomi, kultur patriarki, dan sistem yang mengatur tubuh, tenaga, bahkan cinta. Inilah gagasan besar yang dibawa Kristen R. Ghodsee dalam bukunya Mengapa Perempuan Bercinta Lebih Baik di Bawah Sosialisme, sebuah kritik tajam terhadap kapitalisme yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama dalam relasi ekonomi dan rumah tangga.
Apa yang dibahas Ghodsee bukan sekadar teori, realitas di sekitar kita membuktikan bahwa sistem ekonomi berdampak langsung pada tubuh dan kebebasan perempuan. Ketika akses ekonomi tertutup, cinta dapat berubah menjadi transaksi, pernikahan menjadi kontrak survival, dan keintiman kehilangan makna emosionalnya. Kasus Lisa dalam buku tersebut menjadi gambaran bahwa kapitalisme tidak hanya hidup di pasar, tapi juga di ranjang dan ruang domestik.
Lantas, bagaimana realitasnya jika kita tarik ke Indonesia, terkhusus di Kota Makassar?
Dalam sistem kapitalisme, perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga sering terjebak dalam ketergantungan ekonomi. Tidak salah menjadi ibu, yang salah adalah ketika pilihan itu tidak benar-benar pilihan, melainkan satu-satunya jalan yang dianggap pantas. Ketika pemasukan hanya bergantung pada suami, kekuasaan dalam rumah tangga pun tidak seimbang. Terbukalah ruang bagi kekerasan, kontrol, bahkan pemaksaan hubungan seksual sebagai bagian dari “Tugas Istri”.
Fakta di Indonesia memperkuat logika Ghodsee. Survei BPS 2023 mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 54,49%, jauh tertinggal dari laki-laki (84,04%). Di Makassar sendiri, Dinas Pemberdayaan Perempuan 2024 mencatat ketimpangan serupa, banyak perempuan yang ingin bekerja, tapi terhambat oleh norma domestik dan akses kerja yang tidak ramah ibu.
Bahkan data Simfoni PPA 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus KDRT memiliki motif ekonomi, yang memperlihatkan bagaimana ketergantungan finansial membuat perempuan sulit keluar dari relasi tidak sehat. Di titik ini, argumen Ghodsee sangat benar: ketika perempuan punya akses ekonomi yang mandiri, mereka bisa mencintai bukan karena butuh bertahan hidup, tetapi karena mau.
Di masa kini praktik seks demi uang bukan hal asing dari sugar dating, prostitusi online terselubung, hingga “kompensasi kebutuhan hidup” yang dibungkus rapi. Semua terjadi karena sistem yang membuat tubuh perempuan bernilai ekonomi. Ketika pasar mengatur cinta, maka perempuan tidak lagi mencintai sebagai subjek, melainkan diperdagangkan sebagai komoditas.
Properti itu adalah Perempuan
Dalam novel The Handmaid’s Tale, Republik Gilead mencabut akses perempuan atas pekerjaan dan tabungan, memindahkan kontrol finansial kepada laki-laki. Kedengarannya ekstrem, tapi jejaknya bisa kita temukan dalam sejarah nyata. Di awal revolusi industri, perempuan dianggap inferior, lemah, emosional, tidak rasional, sehingga upah mereka selalu lebih rendah. Ketika mereka menuntut kesetaraan, jawabannya bukan negosiasi, melainkan pemecatan.
Ghodsee mengingatkan bahwa patriarki bukan sekadar kebiasaan, melainkan sistem yang memproduksi ketergantungan. Hingga kini bias serupa masih terasa. Di kampus dan dunia kerja, dosen atau pemimpin perempuan sering dianggap kurang kompeten karena harus “membagi fokus” dengan rumah. Perempuan bekerja pun tetap dituntut mengasuh, memasak, merawat keluarga, sementara laki-laki dianggap “membantu”, padahal tanggung jawab yang sama seharusnya melekat pada keduanya.
Data kematian ibu melahirkan pekerja di Indonesia oleh Kemenkes 2023 menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding perempuan yang tidak bekerja, salah satunya akibat beban ganda dan lingkungan kerja yang tidak ramah kehamilan. Meski cuti melahirkan dua minggu telah diperjuangkan sejak 1910 dan kini menjadi hak normatif, praktik diskriminatif masih banyak ditemukan: perusahaan enggan merekrut perempuan karena takut “cuti melahirkan mahal”.
Di Makassar, riset Universitas Hasanuddin 2022 menunjukkan lebih dari 60% perempuan pekerja merasa tidak aman menyampaikan kehamilan kepada atasan karena khawatir potensi dipindahkan atau dipersulit kariernya. Ini sebagai bukti bahwa kapitalisme tidak netral terhadap tubuh perempuan.
Perempuan dan Politik
Indonesia memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen, tapi realisasi pada Pemilu 2024 hanya sekitar 21,6% secara nasional, dan di Makassar tidak mencapai 20%. Angkanya meningkat, tapi jauh dari ideal. Pertanyaannya: apakah representasi perempuan otomatis menjamin kebijakan yang berpihak pada perempuan?
Jawabannya tidak selalu, sebab kuota adalah pintu, bukan tujuan. Politik masih dikuasai patronase, dinasti, dan biaya kontestasi tinggi, semua itu menguntungkan kandidat dengan akses modal, yang masih didominasi laki-laki. Ruang kuasa dipagari oleh struktur yang sejak awal mendiskriminasi perempuan.
Di titik ini, Ghodsee menawarkan perspektif segar lewat sejarah sosialisme awal: komunitas pemburu-pengumpul pernah hidup dalam struktur yang lebih egaliter, ketika garis keturunan diakui melalui ibu. Ketika agrikultur dan kepemilikan pribadi hadir, relasi bergeser. Kekayaan dapat diwariskan, kontrol terhadap tubuh perempuan menjadi penting, bukan karena cinta, tapi karena pewarisan aset.
Kapitalisme menguatkan kembali pertanyaan kejam itu: Apakah Perempuan mau jadi ibu atau pekerja?
Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu muncul jika sistem mendukung pilihan ganda. Di bawah struktur yang lebih sosialistik, perempuan justru dapat bekerja, tetap menjadi ibu, dan mencintai dengan lebih bebas karena ketahanan ekonomi, bukan monopoli laki-laki.
Menjadi ibu tidak salah. Berkarier tidak salah. Menjadi keduanya pun sah. Yang salah adalah ketika perempuan dibatasi oleh norma, dipaksa memilih salah satu, atau hidup dalam hubungan yang bergantung karena tidak memiliki akses ekonomi. Ghodsee tidak sedang mempromosikan sosialisme sebagai utopia, tetapi mengajak kita melihat bahwa ketika perempuan mandiri secara ekonomi, mereka lebih bebas mencintai, lebih bebas hidup.
Pertanyaan penting hari ini bukan lagi soal apakah perempuan bisa memilih? melainkan, Apakah struktur sosial kita memberi mereka kebebasan untuk memilih?.
Di negara kita sendiri, jawabannya masih belum sepenuhnya. Dan itu tugas kita bersama mendorong kebijakan inklusif, ruang kerja tanpa diskriminasi, pendidikan gender yang progresif, serta menormalkan bahwa perempuan tidak lahir untuk melayani, tetapi untuk hidup dan berkembang sebagai manusia yang merdeka. Karena ketika perempuan bebas, cinta juga ikut merdeka.
