kaukusnews.id, MAKASSAR – Command Center Makassar Virtual Economic Center (Marvec) di Makassar Government Center (MGC) ditargetkan bakal diresmikan dalam bulan ini.
Pusat layanan berbasis digital ini kini sudah beroperasi di lantai 7 Gedung MGC, Jalan Slamet Riyadi dengan menampilkan 128 jenis layanan publik dalam satu layar.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto datang meninjau langsung operasional Marvec, Senin, 3 Februari 2025. Dia menegaskan bahwa tampilan layar, proporsi penyajian, dan kontennya harus benar-benar optimal sebelum peresmian.
“Progresnya sudah jadi. Hanya beberapa hal perlu dikoreksi, seperti proporsi layar dan kontennya,” ujar Danny Pomanto.
Pembangunan Marvec tahap II akan dilaksanakan tahun ini, dengan fokus pada pengadaan server, sistem keamanan, dan maintenance. Saat ini, Pemkot Makassar tengah melakukan lelang untuk Manajemen Konstruksi (MK) proyek ini.
Danny juga meminta agar Marvec dilengkapi sistem keamanan tiga lapis, termasuk tiga genset, tiga server, dan tiga lapis perlindungan data untuk memastikan keandalan sistem.
Selain itu, Danny juga mengusulkan agar Marvec dikelola di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengingat potensi pendapatan yang besar.
Selain menjadi pusat data layanan publik, Marvec juga bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk analisis data, survei pelanggan, dan riset pasar.
Bahkan, Marvec juga dirancang untuk mendukung industri kreatif, seperti yang dilakukan di Hollywood. Teknologi canggihnya memungkinkan pembuatan latar virtual untuk produksi film.
“Misalnya, ingin latar di Mesir, cukup ditampilkan di layar, seolah-olah kita benar-benar berada di sana,” jelas Danny.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismawaty Nur mengatakan, layanan Marvec jauh lebih canggih dibandingkan War Room di Balai Kota.
“War Room hanya menampilkan 18 layanan publik, sementara Marvec bisa menampilkan 128 layanan dalam satu layar,” ungkapnya.
Dia menambahkan, saat ini, sudah ada 60 layanan publik yang terintegrasi dengan Marvec, dan jumlahnya akan terus bertambah seiring perkembangan program layanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sudah ada 60 layanan. Ada juga beberapa yang akan masuk untuk cadangan masa depan. Setiap OPD memiliki banyak layanan, jadi akan terus bertambah ke depannya,” jelasnya. (*)
