kaukusnews.id, MAKASSAR – Di tengah hangatnya kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat serta kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone yang tidak dalam keadaan stabil, keberangkatan sejumlah pejabat daerah ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ketua Umum Forum Pemuda Indonesia (FPI), Fahri Bibi, menyayangkan banyaknya pejabat Pemkab Bone yang bertolak ke Jakarta dengan meninggalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai pelayan publik. Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertanyakan, termasuk sumber anggaran yang digunakan dalam perjalanan tersebut.
“Keberangkatan para pejabat daerah ini tentu harus dipertanyakan, terutama mengenai anggaran yang mereka gunakan. Jika menggunakan dana perjalanan dinas yang bersumber dari APBD, maka hal ini berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil,” ujar Fahri.
Lebih lanjut, ia mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel) dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk mengaudit dan memeriksa seluruh laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas para pejabat yang bertolak ke Jakarta.
“Kami meminta BPKP Sulsel dan APH untuk memberikan atensi khusus dalam memeriksa seluruh laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ini. Sangat disayangkan jika uang rakyat digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk hal yang tidak mendesak,” tegasnya.
Selain mengkritisi dugaan penyalahgunaan anggaran, Fahri juga menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh keberangkatan para pejabat ini, termasuk terganggunya pelayanan publik di Kabupaten Bone. Ia menegaskan bahwa pejabat daerah seharusnya lebih memprioritaskan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
Sebagai bentuk protes, Fahri bersama elemen masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi pada hari pelantikan, Kamis 20 Februari 2025, di depan Kantor Bupati Bone. Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan tuntutan agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran serta meminta pertanggungjawaban pejabat terkait. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pemkab Bone terkait sumber anggaran yang digunakan dalam keberangkatan pejabat tersebut. Kabar ini masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
