kaukusnews.id, MAKASSAR – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, tensi politik internal partai berlambang pohon beringin itu kian meningkat. Tiga figur sentral diprediksi akan bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel, yakni Munafri Arifuddin (Appi), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), dan petahana Taufan Pawe (TP).
Ketiganya kini mulai bermanuver secara aktif, membangun jaringan, merancang strategi, dan mengamankan dukungan DPD II serta restu dari DPP Partai Golkar di Jakarta.
Munafri Arifuddin disebut sebagai kandidat paling agresif secara gerakan. Mayoritas DPD II kabupaten/kota dikabarkan telah menyatakan dukungan resmi kepada Wali Kota Makassar tersebut.
Sementara itu, Ilham Arief Sirajuddin, mantan Wali Kota Makassar dua periode, memilih strategi yang lebih senyap namun mengakar. IAS mengandalkan jaringan personal dan kedekatannya dengan para tokoh senior Golkar, serta aktif melakukan safari politik ke daerah-daerah.
IAS juga memiliki sejarah politik yang menarik, mengingat ia pernah berkoalisi dengan Appi dalam Pilwalkot Makassar lalu. Rivalitas mereka di Musda kali ini menjadi babak baru dari hubungan yang sebelumnya sempat harmonis.
Di sisi lain, Taufan Pawe, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel, menghadapi tekanan internal. Setelah lima tahun memimpin, TP dinilai gagal menjaga dominasi Golkar, khususnya setelah kehilangan kursi Ketua DPRD Provinsi. Meski demikian, TP masih memiliki basis loyalis yang cukup kuat, terutama dari kader-kader yang dibesarkan di bawah kepemimpinannya.
Baru-baru ini, TP menggelar pertemuan konsolidasi antar kader, yang menarik perhatian publik karena ia duduk semeja dengan Nurdin Halid, sosok yang sebelumnya dikenal berseberangan dengannya dalam dinamika internal Golkar.
Tiga Poros, Tiga Pendekatan
Konfigurasi tiga poros kekuatan ini menjadikan Musda Golkar Sulsel sebagai ajang pertarungan yang kompleks. Appi muncul dengan kekuatan basis akar rumput dan jaringan DPD II. IAS mengandalkan pengaruh elite dan kedekatan dengan struktur senior. Sedangkan TP bertumpu pada rekam jejak dan struktur partai yang telah ia bangun selama menjabat.
Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Tamma, menyebut dinamika ini sebagai momentum penting untuk membaca arah konsolidasi dan masa depan politik Golkar Sulsel.
“Ketiganya adalah patron politik yang punya pengaruh dan pengikut masing-masing. Tapi seperti biasa, garis akhirnya tetap di Jakarta,” ujar Sukri, Kamis, 3 Juli 2025.
Ia menilai, meski diskresi dari DPP bisa menjadi variabel penentu, namun bukan jaminan mutlak untuk memenangkan Musda. Sukri mencontohkan kasus Supriansa pada Musda sebelumnya, yang meski mendapat diskresi, tetap gagal terpilih.
“Diskresi biasanya diberikan jika ada syarat administratif yang belum terpenuhi, tapi itu tidak menjamin kemenangan. Faktor dukungan dan kerja lapangan tetap dominan,” jelasnya.
Menurut Sukri, TP memiliki keunggulan struktural sebagai petahana, sementara IAS unggul dalam pengalaman dan jejaring elite. Appi, dengan status sebagai figur baru yang sedang naik daun, dinilai paling aktif membangun basis elektoral.
“Kalau mereka semua ngotot, ini bisa jadi rumit. Tapi kalau bisa duduk bersama cari solusi, Musda bisa berjalan lebih soft,” ujarnya.
DPP Jadi Penentu, Pendaftaran Masih Menunggu
Pengamat politik dari Profetik Institut, Asratillah, menyebut bahwa dalam pertarungan ini, tidak cukup hanya mengandalkan suara DPD II. Para kandidat juga harus bisa meyakinkan DPP dengan bargain politik yang kuat dan menjanjikan kemenangan di Pemilu 2029.
“Biasanya untuk mengakses Ketua Umum, ada beberapa pintu. Para kandidat harus tahu cara membangun narasi dan tawaran yang menguntungkan secara politik bagi Golkar ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, roadshow ke DPD II dan konsolidasi kader penting bukan hanya untuk merebut suara, tetapi untuk membuktikan kapabilitas menyatukan partai.
“Kalau solid, Golkar bisa rebut kembali kursi Ketua DPRD Sulsel dan memenangkan lebih banyak Pilkada di 2029,” tegasnya.
Jadwal Musda Menunggu DPP
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka, memastikan bahwa jadwal pelaksanaan Musda sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.
“Kalau DPP bilang minggu depan, ya minggu depan. Karena mereka yang hadir dan menetapkan jadwal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Juli 2025.
La Kama menyebut, hingga kini, panitia pelaksana dan steering committee (SC) belum terbentuk. Proses pendaftaran calon ketua juga belum dibuka karena masih menunggu jadwal resmi dari pusat.
“Nanti setelah ada jadwal resmi dari DPP, baru panitia dibentuk dan pendaftaran calon dibuka,” ujarnya.
Terkait syarat pencalonan, La Kama menegaskan bahwa tidak semua kandidat membutuhkan diskresi dari DPP.
“Diskresi hanya dibutuhkan bagi calon yang tidak memenuhi syarat administratif. Jadi kita lihat nanti saat mereka mendaftar,” tandasnya.
Soal akhir masa jabatan Taufan Pawe pada Agustus mendatang, La Kama mengatakan hal itu tidak menjadi patokan. Menurutnya, Musda bisa digelar sebelum atau sesudah masa jabatan berakhir, tergantung keputusan DPP.
