Fraksi Golkar DPRD Makassar Desak Pemkot Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Non ASN

Menurut Ruslan, saat ini terdapat sekitar 2.000 tenaga non-ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK dan akan digaji langsung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk sekitar 12.000 tenaga non-ASN lainnya.

“Tenaga yang lulus PPPK akan digaji oleh pusat. Otomatis akan ada sisa anggaran. Sisa anggaran ini seharusnya bisa dialihkan untuk menambah honor tenaga non-ASN yang belum terangkat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi Pak Appi dan Bu Aliyah,” ujar Ruslan Mahmud, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Jumat (24/1/2025).

Ruslan menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membuka kembali rekrutmen tenaga honorer baru. Fokus pemerintah, kata dia, seharusnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja.

“Sisa anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk menaikkan honor mereka, termasuk Laskar Pelangi, yang saat ini hanya menerima sekitar Rp1,3 juta. Kami berharap honor mereka bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” jelas Ruslan.

Ia juga menyinggung soal rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang. Ruslan berharap lebih banyak tenaga non-ASN yang bisa lolos dalam seleksi tersebut.

Namun, bagi tenaga non-ASN yang belum berhasil lolos, Ruslan menekankan bahwa peningkatan gaji harus menjadi solusi sementara untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

“Kami terus mendorong agar sisa anggaran ini dimanfaatkan untuk meningkatkan honor tenaga non-ASN. Mereka harus tetap mendapat perhatian, karena selama ini mereka menjadi tulang punggung pelayanan publik di Makassar,” tutup Ruslan.

Desakan ini menjadi pengingat penting bagi Pemkot Makassar untuk mengutamakan kesejahteraan tenaga non-ASN, yang selama ini berperan besar dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. (*/adv)