DPRD Makassar Soroti Pelanggaran Perizinan Bangunan, Minta Tindakan Tegas

Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, mengungkapkan bahwa bangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 30 meter persegi tanpa dilengkapi izin resmi. Ia mendesak instansi terkait untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Kami menemukan bangunan yang diduga tidak memiliki izin. DLH dan Dinas Tata Ruang harus segera turun tangan. Jangan hanya menunggu laporan tanpa ada aksi nyata,” ujar Fasruddin, Senin (27/1/2025).

Ia menegaskan bahwa maraknya bangunan liar mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan. Fasruddin juga mengkritik kurangnya inspeksi rutin dari instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Instansi terkait harus lebih aktif melakukan pengawasan langsung. Tidak cukup hanya bekerja di balik meja tanpa memastikan aturan di lapangan dijalankan,” tambahnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Makassar berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Tata Ruang, DLH, dan pihak-pihak terkait lainnya. Forum ini akan membahas langkah konkret dalam menangani pelanggaran perizinan bangunan.

“Kami mendesak agar bangunan yang melanggar segera disegel untuk memberikan efek jera. Pengawasan dan penegakan aturan harus diperketat demi menjaga ketertiban pembangunan di Kota Makassar,” tegas Fasruddin.

Maraknya pembangunan tanpa izin di Makassar menjadi perhatian serius DPRD. Selain merusak tata ruang kota, pelanggaran ini juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. (*/adv)