Oleh: Muhammad Fadly, Alumni HmI tapi bukan KAHMI
Himpunan Mahasiswa Islam (HmI), sangat gemar menyebut dirinya sebagai organisasi mahasiswa tertua di bumi pertiwi, lengkap dengan label “Agama” yang konon memberi legitimasi moral, kini usianya 79 tahun. Umur yang mestinya matang dan bijak. Namun ironisnya, justru di usia senja ini, HmI tampak renta secara intelektual, pikun secara ideologis, dan alergi terhadap kritik.
Di era Jokowi, kontribusi HmI memang nyata, sayangnya bukan sebagai kekuatan pengganggu kekuasaan, melainkan tameng paling rapi untuk menjaga status quo. HmI hadir bukan untuk menegangkan otot nalar, tapi merapikan barisan kekuasaan. Presiden dua periode dari Solo itu pun memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Lafran Pane pada November 2017. Sebuah penghormatan yang sah secara administratif. Namun sarat makna politis, kritik dijinakkan dengan medali.
Di titik inilah Ahmad Wahib terasa “keliru”, atau mungkin justru terlalu benar. Dalam Catatan Harian Ahmad Wahib ia menulis, “Lebih berbahaya bagi HmI memiliki kader yang patuh tanpa berpikir, daripada kader yang kritis tetapi gelisah.” Pernyataan itu hari ini terdengar seperti kutukan paling mengerikan, sebab HmI tampaknya telah memilih jalan aman: kader patuh, jinak, dan siap dipakai.
Andaikan HmI masih dihuni kader-kader gelisah, cerewet, keras kepala, dan sulit diatur, barangkali gelar pahlawan itu tak akan lahir dengan mudah. Negara tentu lebih nyaman memberi penghargaan kepada organisasi yang sudah berhenti menggigit.
Belajar Jinak Sejak Dini
Makassar memberi contoh yang lebih jujur tentang watak itu. Awal 1960-an, HmI resmi memiliki sekretariat di Jalan Botolempangan. Kisahnya heroik di atas kertas, tapi sederhana dalam makna, tanpa restu Wali Kota Makassar, Andi Patompo, rumah HMI tak akan pernah berdiri.
Sejak awal, HmI selau belajar satu hal penting, bahwa bertahan hidup lebih mudah jika berdamai dengan kekuasaan. Dan pengetahuan itu, tampaknya, diwariskan secara turun-temurun, lebih rapi daripada barisan para ASN yang lagi upacara.
Hingga kini, mungkin pemikiran kuno segenap teman-teman di luar pulau Sulawesi masih menganggap bahwa HmI Cabang Makassar adalah mercusuar intelektual dan pusat gerakan mahasiswa. Namun revolusi digital perlahan membongkar citra tersebut.
Tak perlu menyamar jadi intel untuk mengetahui siapa yang memanfaatkan HmI sebagai tangga karier pribadi atau kendaraan kelompok tertentu. Mereka akan muncul sendiri. Meminjam Abraham Maslow, puncak kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, dan HmI hari ini menyediakan panggung yang cukup empuk untuk itu.
Yang menyedihkan, entah siapa yang mula-mula menyebarkan keyakinan bahwa berkawan dengan pejabat adalah prestasi, sementara berbaur dengan kaum akar rumput adalah sesuatu yang menjijikkan. Keyakinan ini bahkan merembes ke ruang-ruang training, seolah-olah kaderisasi bukan lagi proses pembebasan nalar, melainkan orientasi jejaring kekuasaan.
Dari Intelektual ke Struktural
Jangankan Ahmad Wahib, Djohan Effendi, atau Deliar Noer, bahkan Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, Ketua Umum PB HmI ke-5, penulis Menuju Pejuang Paripurna, kini nyaris tak terdengar di ruang-ruang training. Pemikiran mereka digantikan oleh figur-figur struktural. Sebut saja Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, atau yang fenomenal, Bahlil Lahadalia beserta Arief Rosyid, serta nama-nama lain yang lebih cocok dibahas di kelas politik praktis, bukan penggemblengan intelektual.
Di titik ini, tesis Claude Levi Strauss menemukan relevansinya, bahwa kehidupan sosial, termasuk kehidupan organisasi, tanpa sadar dikendalikan oleh struktur. Individu hanya menjadi efek samping.
Maka jangan heran bila HmI hari ini semakin menyerupai organisasi massa bersimbol agama pada umumnya: Feodal, Hierarkis, dan patuh pada yang berkuasa. Siapa yang bertahta, apalagi berharta, dialah yang paling layak diteladani.
Tahun 2002, Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam sebuah forum seminar melontarkan kalimat yang hingga kini terus bergema: “Lebih baik HmI dibubarkan saja daripada kehilangan arah dan menjadi bahan hinaan masyarakat.” Pernyataan itu adalah tamparan ideologis untuk seluruh kader.
Lalu, apakah pernyataan Cak Nur masih relevan hari ini? Jawabannya barangkali tidak perlu dicari di podium-podium resmi. Cukup dengarkan rumput yang bergoyang, tempat rakyat kecil masih menunggu dengan setia keberpihakan para kader HmI untuk membela hak-hak mereka yang dirampas.
