DPRD Makassar Soroti Serapan Belanja Modal yang Baru Capai 54 Persen

- Editor

Rabu, 2 Juli 2025 - 14:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman. (Ist)

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman. (Ist)

kaukusnews.id, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman. (Ist)

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, menyebut dua pos anggaran yang menjadi perhatian utama adalah Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Realisasi Belanja Modal baru mencapai 54,10 persen atau Rp739,21 miliar dari pagu Rp1,36 triliun. Ini menandakan bahwa banyak proyek infrastruktur belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam rapat evaluasi anggaran, Rabu (2/7/2025).

Menurut Eshin, lambatnya serapan Belanja Modal bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang seharusnya didorong oleh investasi pembangunan fisik.

Baca Juga :  Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar Hadiri Musrenbang RPJMD 2025-2029

Ia meminta Pemkot Makassar segera melakukan percepatan realisasi proyek agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tercatat lebih rendah. Dari total anggaran Rp4,25 miliar lebih, hanya sekitar Rp811 juta atau 19,09 persen yang telah digunakan.

“Memang BTT sifatnya darurat, jadi wajar jika penggunaannya terbatas. Tapi ini juga bisa menunjukkan lemahnya mekanisme respons saat kondisi mendesak. Perlu dikaji lebih lanjut,” jelasnya.

Di sisi lain, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian tinggi pada Belanja Daerah secara agregat. Dari total pagu Rp5,29 triliun, realisasi telah mencapai Rp4,26 triliun atau sekitar 80,67 persen.

Baca Juga :  Penataan Pasar Cidu Dikritik Dewan, Pemerintah Diminta Jangan Matikan Ekonomi Warga

Capaian tertinggi terjadi pada Belanja Operasi sebesar 89,99 persen, yaitu Rp3,52 triliun dari pagu Rp3,92 triliun. Pos ini meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, serta Bantuan Sosial.

“Roda pemerintahan tetap berjalan efektif. Program layanan dasar tidak terganggu,” kata Eshin.

Meski demikian, DPRD meminta pemerintah kota memastikan realisasi anggaran berdampak langsung bagi warga.

“Jangan sampai masyarakat tidak merasakan perubahan apa-apa, padahal anggarannya triliunan rupiah,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Awasi Efektivitas DAK/DAU di Sulawesi Selatan
Menag Sampaikan Duka Presiden untuk Korban Pembakaran DPRD Makassar
DPRD Makassar Sahkan Perubahan KUA-PPAS 2025, Fokus ke Pelayanan Publik
DPRD Makassar Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan
DPRD Makassar Bahas Aturan Baru Parkir dan Transportasi
DPRD Makassar Soroti Infrastruktur, Banjir, dan Rencana PLTSa
DPRD Makassar Dorong Perda Penataan Kabel Optik
DPRD Makassar Desak Disdik Tegas Soal Distribusi Seragam Gratis

Berita Terkait

Senin, 22 September 2025 - 17:55 WITA

Komite IV DPD RI Awasi Efektivitas DAK/DAU di Sulawesi Selatan

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:02 WITA

Menag Sampaikan Duka Presiden untuk Korban Pembakaran DPRD Makassar

Jumat, 22 Agustus 2025 - 15:48 WITA

DPRD Makassar Sahkan Perubahan KUA-PPAS 2025, Fokus ke Pelayanan Publik

Rabu, 20 Agustus 2025 - 13:45 WITA

DPRD Makassar Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

Jumat, 15 Agustus 2025 - 16:41 WITA

DPRD Makassar Bahas Aturan Baru Parkir dan Transportasi

Berita Terbaru