kaukusnews.id, MAKASSAR – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja pada Selasa (8/4) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Sulsel ini dipimpin oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Legislator muda dari Fraksi Demokrat itu menilai bahwa anggaran tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” ujar Heriwawan yang akrab disapa Wawan.
Ia juga menambahkan bahwa para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa rest area yang menjadi salah satu fokus anggaran baru diuji coba pada tahun 2023.
Ia mengakui adanya kendala, seperti di rest area Sidrap yang tidak berfungsi optimal dan tutup setelah tiga bulan beroperasi.
Sementara itu, di Jeneponto, persoalan air telah diatasi dengan tandon air, dan optimisme meningkat setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut hampir rampung.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi B untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
“Dengan evaluasi ini, kita harapkan OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program mereka sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Azizah.
Rapat diakhiri dengan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja OPD terkait, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Sulsel. (*)
