kaukusnews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Asisten 2 Fathur Rahim, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Oditurat Militer Tinggi IV (Kaotmilti IV) Marsma TNI Wahyu Priyo Budi, S.H., M.H. dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief, SH., M.Si., CTMP di Balai Kota Makassar, Rabu (11/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang bertujuan mempererat hubungan lintas sektor antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya di bidang pidana militer.
“Saya berterima kasih atas kunjungan ini, sebagai bentuk penguatan hubungan lintas sektor. Saat ini kami sedang melakukan penataan birokrasi dan perlu adanya kesamaan persepsi agar upaya tersebut menjadi satu kesatuan,” ungkap Wali Kota.
Ia menegaskan pentingnya membangun kolaborasi dengan semua pihak dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat.
“Kami ingin menjalin kerja sama yang baik untuk mencegah potensi kriminalitas dan gejolak sosial di masyarakat. Peran aparat penegak hukum, termasuk pengadilan militer, sangat kami harapkan dalam mengawal proses pembangunan di Kota Makassar,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban kota, termasuk soal kebersihan dan penertiban parkir liar yang kerap menjadi sumber gangguan ketertiban umum.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama yang lebih intensif antara Pemerintah Kota Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Otmilti IV dalam mendukung pembangunan yang aman dan tertib,” harapnya.
Sementara itu, Marsma TNI Wahyu dan Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief menegaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum militer dan pemerintah Kota Makassar.
“Kunjungan kami ini adalah bentuk silaturahmi, sekaligus wujud komitmen untuk memperkokoh sinergi bersama pemerintah Kota,” jelasnya.
Ditambahkan bahwa menjaga kedaulatan negara dan mendukung program pemerintah adalah bagian dari tugas bersama yang harus dilakukan secara terpadu lintas sektor. (*)
