Fraksi Mulia DPRD Makassar Minta Penundaan Lelang Fisik hingga Wali Kota Terpilih Dilantik

Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengatakan bahwa program-program pembangunan harus selaras dengan arah kebijakan wali kota terpilih.

“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ray, Minggu (19/1/2025).

Instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024. Surat tersebut berisi delapan poin penting, salah satunya (poin kedelapan) menginstruksikan kepala daerah untuk menunda proses pengadaan barang dan jasa yang didanai dari Transfer ke Daerah sampai adanya peraturan resmi dari Menteri Keuangan.

“Tujuannya agar transisi pemerintahan dapat berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” lanjut legislator Demokrat tersebut.

Senada, Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura yang juga Bendahara Fraksi Mulia, Muchlis Misbah, turut mendukung langkah ini. Ia menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi kesinambungan pembangunan yang terarah.

Menurutnya, pelaksanaan proyek fisik sebelum pelantikan kepala daerah baru berpotensi menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi anggaran.

“Iya, jangan dilelang dulu kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota baru menentukan arah pembangunan Makassar ke depan. Ini supaya program yang dijalankan benar-benar mencerminkan visi pemimpin baru,” tegas Muchlis, yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Makassar.

Penundaan lelang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemerintahan baru untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, demi masa depan Kota Makassar yang lebih baik. (*/adv)